jump to navigation

Kasus Tanah Ulayat di Wamena Papua Mei 6, 2008

Posted by jurnalskripsitesis in Uncategorized.
add a comment

Bandara Wamena adalah bandara yang ada di Kecamatan Wamena. Di Papua karena jalan darat sulit ditempuh, biasanya orang menggunakan jalan udara. Hal inilah yang menyebabkan setiap kecamatan mempunyai lapangan terbang sendiri. Konflik Bandara Wamena merupakan salah satu konflik mengenai tanah ulayat yang membawa korban. Dua orang cedera menyusul aksi kerusuhan antara puluhan massa Papua dengan aparat Kepolisian di lapangan udara Wamena. Airport Wamena sempat ditutup karena sekitar 50 warga memblokade landasan terbang Wamena. Menurut berita yang diberitakan di media massa, warga tersebut digerakan oleh Wakil ketua DPRD Wamena, Gabriel Legowan. Adapun latar belakang dari aksi blokade tersebut adalah masalah pribadi Gabriel yang pada saat itu adalah Wakil Ketua DPRD Wamena. Gabriel akan pergi ke suatu tempat dengan menggunakan pesawat udara, namun sesudah sampai di airport, ternyata ada barangnya yang ketinggalan di rumah. Oleh karena itu Gabriel kembali lagi ke rumah. Ketika kembali lagi ke bandara, ternyata pintu pesawat sudah tertutup. Rombongan Gabriel memaksa untuk naik tapi dilarang oleh petugas dengan alasan pesawat sudah mau jalan. Karena merasa bahwa kepergiannya sangat penting, maka atas larangan petugas itu Gabriel marah dan mengumpulkan masyarakat untuk memalang bandara serta melarang Trigana agar tidak masuk ke Wamena. Agar masyarakat mendukungnya, Gabriel memberitahu masyarakat bahwa tanah yang dijadikan Bandara Wamena adalah tanah ulayat yang tidak diberi ganti rugi oleh pemerintah. Oleh karena itu, Gabriel mengatakan bahwa masyarakat dapat menuntut hak mereka untuk meminta ganti rugi kepada pemerintah. Masyarakat yang terkena hasutan itu, langsung menyetujui untuk menuntut ganti rugi, karena sebelumnya mereka telah pernah menuntut ganti rugi namun tidak diperhatikan oleh pemerintah. Akan tetapi setelah itu datanglah aparat keamanan dengan memberikan tembakan peringatan. Namun tembakan peringatan yang diberikan oleh petugas tersebut ternyata mengenai masyarakat yang berdemo. Ada dua korban yang tertembak, yaitu Julias Korei dan Lukas Lagowan. Karena adanya korban di pihak masyarakat, maka masyarakat yang berdemo semakin marah dan melakukan perusakan terhadap fasilitas bandara. Berdasarkan keterangan yang diberikan tetua adat Suku Wamena, diketahui bahwa adanya demo memitna ganti rugi itu adalah wajar, karena Bandara Wamena menggunakan tanah ulayat milik Suku Wamena. Namun pemerintah belum membayar kompensasi adat yang diminta oleh masyarakat hukum adat. Alasan pemerintah adalah bahwa Bandara itu untuk kepentingan bersama, termasuk Suku Wamena, sehingga tidak pantas bila Suku Wamena meminta ganti rugi kepada pemerintah. Namun setelah penulis melakukan wawancara dengan Bapak Simeon Itlay, Kepala Bappeda Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 23 Juni 2003, diketahui bahwa pemerintah telah memberikan kompensasi kerugian kepada masyarakat hukum adat. Akan tetapi setelah satu suku diberikan ganti rugi, datang lagi suku yang lain yang juga mengklaim tanah yang sama sebagai hak ulayat mereka. Para penduduk ini juga menuntut ganti rugi dari pemerintah. Karena merasa sudah memberikan ganti rugi, maka pemerintah menolak memberikan ganti rugi untuk yang kedua kalinya. Akan tetapi masyarakat yang sudah marah tersebut, tetap meminta ganti rugi dan akan melakukan kegiatan anarkis jika tidak dipenuhi permintaannya. Hal ini membuat pemerintah terpaksa memenuhi keinginan masyarakat. Akan tetapi dari penelitian lanjutan yang dilakukan kepada Suku Wamena, diketahui bahwa mereka belum pernah mendapatkan uang ganti rugi dari pihak pemerintah. Oleh karena itulah mereka menuntut haknya untuk mendapatkan ganti kerugian.

Kasus Iklan yang Tidak Bertanggung Jawab Mei 6, 2008

Posted by jurnalskripsitesis in Uncategorized.
add a comment

Pada tahun 1992, sejumlah konsumen (Drs. Janizal dan 34 (tiga puluh empat) konsumen Perumahan Taman Narogong Indah menggugat pengembang PT Kentanix Supra Internasional di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebesar Rp 261.120.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) sebagai kompensasi biaya rekreasi akibat tidak dipenuhinya fasilitas pemancingan dan rekreasi di lokasi perumahan. Pengembang digugat karena tidak konsisten dengan brosur yang diterbitkannya. Dalam brosurnya pengembang mencantumkan fasilitas pemancingan dan rekreasi, tetapi ternyata di atas lokasi di mana akan dibangun fasilitas itu belakangan telah dibangun rumah-rumah yang akan dipasarkan dan dijual kepada konsumen pembeli rumah tahap berikutnya di perumahan itu. Pengembang berargumentasi bahwa lahan untuk fasilitas itu merupakan lahan miliknya, padahal para konsumen memang merasa tidak memilikinya, mempertanyakan janji-janji pengem­bang dalam brosurnya. Menurut pengembang brosur itu sudah tidak digunakan lagi. Pengembang malah menggugat balik (gugatan rekonvensi) para konsumen sebesar Rp 1.452.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) dengan perincian akibat keterlambatan pembangunan rumah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), Bunga Bank Rp 252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah), dan pencemaran nama baik pengembang Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).[1]

Dalam kasus antara penghuni Perumahan Taman Narogong Indah dan pengembang PT Kentanix Supra Internasional itu, keluar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang dianggap tidak adil menurut konsumen. Gugatan para konsumen ditolak dan sebaliknya dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) kepada pengembang karena dianggap mencemarkan nama baik pengembang (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 6 April 1993 Nomor 237/Pdt.G/1992/PN Jkt.Tim). Pada tingkat banding putusan itu dikuatkan melalui putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 496/PdV-l 993/PT DKI tanggal 7 Februari 1994.

Dalam pertimbangan putusannya, pertimbangan mana juga diambil alih oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengemukakan:

“Menimbang, bahwa dari bukti T-9, T-10, Lokasi Pemancingan dan rekreasi yang diberitahukan dalam brosur ke-2 (vide T-7) bukanlah merupakan sarana umum atau sosial. Akan tetapi, tercantum sebagai kavling efektif untuk dibangun perumahan sederhana Non-KPR-BTN. Pencantuman tersebut sesuai dengan Site Plan Nomor 11/648.21/Bappeda tanggal 12 September 1986 dan Site Plan Nomor 046/649.21/Bappeda tanggal 20 Juni 1991.

Walau para Penggugat menyatakan T-9 dan T-10 diterbitkan Bappeda atas permintaan Tergugat, namun sepanjang sidang tidak ternyata Para Penggugat membuktikan hal tersebut; sehingga perubahan lokasi Pemancingan dan Rekreasi tidak dapat dibebankan kepada Tergugat (bukan wanprestrasi Tergugat).[2]

Putusan judex facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui putusannya tanggal 29 April 1997 Nomor 3138K/Pdt/1994 dengan alasan salah menerapkan hukum. Per­timbangan majelis kasasi selengkapnya dikutipkan sebagai berikut:

- “judex facti telah keliru dalam mengambil kesimpulan mengenai dasar gugatan para Penggugat asal/pemohon kasasi;

- bahwa dasar gugatan para Penggugat asal adalah brosur yang dipergunakan oleh Tergugat asal/termohon kasasi dalam mempromosikan perumahan yang dibangun oleh Tergugat asal (bukti P-1) sehingga para konsumen/para pemohon kasasi/para Penggugat asal tertarik untuk membeli;

- bahwa pada hakikatnya Tergugat asal/termohon kasasi mengakui mereka telah menerbitkan brosur tersebut dalam rangka pemasaran perumahan;

- bahwa dari semula dalam site plan yang akan dibangun oleh Tergugat asal dan sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah setempat, tidak pernah ada rencana pemancingan/rekreasi karena sarana itu bukan merupakan fasilitas umum atau fasilitas sosial, sehingga developer/Tergugat asal tidak wajib untuk membangunnya, akan tetapi hanya karena dalam kawasan perumahan tersebut ada lubang besar galian yang tergenang oleh air, maka Tergugat asal/termohon kasasi menjadikan lubang besar air tersebut sebagai sarana promosi yang dicetak dalam brosur promosi;

- bahwa cara-cara promosi yang berlebihan ini yang dapat memberikan harapan-harapan kepada para calon pembeli rumah, sudah dikonstatir oleh Asisten II Menteri Negara Perumahan Rakyat dalam suratnya kepada Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (bukti T-23 dan T-24);

- bahwa dengan adanya promosi yang berlebihan ini yang ter­nyata dari semula memang tidak akan dipenuhi, maka dapat dimengerti kekecewaan yang timbul dalam hati masing-masing pembeli yang telah mengharapkan sarana pemancingan tersebut;

- menimbang, bahwa akan tetapi seberapa besar nilai keke­cewaan tersebut tidak diberikan perincian oleh para pemohon kasasi, sehingga ganti rugi yang dimohonkan tidak dapat dikabulkan;

- bahwa karena sarana-sarana rekreasi pemancingan bukan merupakan fasilitas umum atau sosial maka kepada termohon kasasi/Tergugat asal sebagai developer tidak dapat dibebankan untuk membangun fasilitas rekreasi pemancingan tersebut, sehingga gugatan para Penggugat asal harus ditolak;

- menimbang, selanjutnya dalam rekonvensi, karena dasar gugatan Penggugat Rekonvensi adalah kerugian yang diderita olehnya disebabkan oleh pemberitaan-pemberitaan dalam berbagai surat khabar mengenai masalah yang disengketakan;

- bahwa pemberitaan-pemberitaan tersebut langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kekecewaan para Tergugat Rekon­vensi sehubungan dengan promosi berlebihan dari pihak Penggugat Rekonvensi yang sudah dikonstatir oleh Kantor Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup;

- bahwa oleh karena apa yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan rekonvensi harus ditolak dan putusan judex facti harus dibatalkan”.[3]

Sayangnya, tuntutan ganti rugi konsumen ditolak Mahkamah Agung karena konsumen tidak merinci seberapa besar nilai kekecewaan itu. Akibatnya, tidak ada konsekuensi hukum apa pun bagi pengembang atas penerbitan brosur yang dijadikan sebagai sarana promosi yang berlebih­an. Namun demikian, Mahkamah Agung telah membuat terobosan baru dari segi hukum menyangkut pemberitaan kekecewaan konsumen atas promosi yang berlebihan dari pengembang. Pemberitaan seperti ini bukanlah perbuatan melawan hukum.

Dari segi hukum pers, media diperkenankan memuat pemberitaan-pemberitaan masalah-masalah konsumen secara berimbang menurut kode etik pemberitaan dan Undang-Undang Pokok Pers. Isu konsumen dalam rubrik surat pembaca dapat dianggap sebagai sarana penyelesaian sengketa konsumen. Mungkin saja dapat dikategorikan sebagai model mediasi konsumen yang dikenal dalam Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution). Media massa di sini secara tidak langsung bertindak sebagai mediatornya. Ditinjau dari segi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, alternatif ini dirasakan lebih efektif daripada menggunakan lembaga-lembaga hukum formal yang ada seperti pengadilan.

Berdasarkan kasus di atas, dapat diketahui bahwa penyelesaian dari kasus perseteruan antara Penghuni Perumahan Narogong Indah di Bekasi vs. PT Kentanix Supra Internasional sangat terasa bahwa perlindungan terhadap konsumen dari iklan yang tidak bertanggung jawab masih sangat kurang.


[1] Jawaban kuasa hukum Tergugat (PT Kentanix Supra Internasional) tanpa tanggal dalam perkara No. 237/Pdt.G/1992/PN Jkt.Tim, baik dalam konvensi maupun rekonvensi.

[2] Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 6 April 1993 No. 237/ Pdt/G/1992/PN Jkt.Tim, hal. 19-20.

[3] Lihat Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 April 1997 No. 3138K/Pdt//1994, hal. 19-21.

KASUS PELANGGARAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA Desember 10, 2007

Posted by layananjurnal in Uncategorized.
1 comment so far

Untuk mendapatkan rumah tempat berlindung, seseorang dapat menyewa rumah orang lain. Untuk itu diawali dengan membuat perjanjian sewa-menyewa antara pihak pemilik rumah dengan pihak penyewa. Perjanjian ini dapat dibuat secara lisan dapat pula secara tertulis. Selanjutnya sewa-menyewa rumah itu dilaksanakan sesuai dengan perjanjian sewa-menyewa yang telah dibuat.

Salah satu ketentuan sewa-menyewa yang lazim dibuat adalah pihak penyewa dilarang menyewakan ulang rumah sewa kepada pihak lain. Hal ini untuk mencegah terjadinya kerugian pada pihak pemilik rumah disebabkan perbuatan tidak bertanggung jawab pihak penyewa kedua, berupa perusakan rumah, penggunaan rumah untuk praktek asusila, dan lain-lain. Tentunya, pemilik rumah berharap, rumah yang disewakannya bermanfaat tanpa mendatangkan masalah dikemudian hari. Pelanggaran atas hal tersebut memberi hak kepada pemilik rumah untuk meminta kembali rumahnya dari pihak penyewa. Dengan kata lain pemilik rumah sewa berhak untuk membatalkan perjanjian sewa-menyewa rumah yang telah dibuatnya bersama penyewa.

Setelah pembatalan perjanjian, pihak pemilik rumah berhak mendapatkan kembali rumahnya tanpa harus mengembalikan biaya sewa. Akan tetapi hal ini sering kali tidak diterima oleh pihak penyewa. Mereka menganggap dihentikannya sewa, maka membuat mereka berhak untuk mendapatkan kembali biaya sewa yang telah diserahkan kepada pemilik rumah, sebagaimana kasus berikut ini.

Di Villa Bintaro Regency Nomor 12A RT 1 RW2 Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Banten, penyewa rumah (selanjutnya disebut Penyewa 1) menyewakan kembali rumah yang disewanya kepada pihak lain (selanjutnya disebut Penyewa 2) tanpa sepengetahuan pemilik rumah. Hal ini membuat pemilik rumah merasa dirugikan, karena dalam perjanjian yang disepakati, rumah yang disewa tersebut akan dipakai sendiri oleh penyewa. Oleh karena itulah pemilik rumah sewa meminta Penyewa 2 untuk mengosongkan rumah karena dianggap tidak berhak berada di rumah itu.

Penyewa 2 yang merasa tidak bersalah, karena tidak mengetahui duduk perkara permasalahan, tidak mau pergi dari rumah. Akhirnya setelah dijelaskan duduk perkaranya, Penyewa 2 mau pergi dari rumah, jika uang sewa yang telah diberikannya kepada Penyewa 1, dikembalikan lagi utuh oleh pemilik rumah. Akan tetapi pemilik rumah tidak mau mengembalikan uang sewa, karena merasa tidak pernah menerima uang itu dan menyatakan bahwa pihak yang harus mempertanggungjawabkan hal tersebut adalah Penyewa 1.

Penyewa 1 sendiri mau mengembalikan biaya sewa Penyewa 2, jika pemilik rumah mengembalikan biaya sewa yang telah diberikannya sebelumnya. Penyewa 1 merasa bahwa pembatalan perjanjian sewa-menyewa secara sepihak oleh pemilik rumah, membuat pemilik rumah wajib mengembalikan keadaan seperti semula dengan cara mengembalikan uang sewa dan menganggap perjanjian sewa itu tidak pernah ada.

Bagaimana menurut Anda?

Eksekusi Hutang Bermasalah di PN Denpasar Maret 16, 2007

Posted by layananjurnal in Uncategorized.
add a comment

Kasus hutang yang bermasalah di Pengadilan negeri Denpasar ini adalah antara Ny. Oei Lisa Mariana, dahulu bernama Oei Djoen Kiem (KIM), yang bertempat tinggal dijalan Metro Pondok Indah IV No. 9 RT.006/015, Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan dengan PT. Puri Trisnaining Sikian Abadi, Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 126 Jimbaran Badung-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus kepada: Frans Hendra Winata, SH. MH., Dhananta A. Wibawa, SH., Cornelius P.S., S.H dan Defrizal, SH. yang merupakan Advokat dan Asisten Advokat yang berkantor di Frans Winarta & Partners, Attorneys & Counsellors At Law, yang beralamat di Kelapa Gading Bonlevand TB.2/24, Kelapa Gading Permai Jakarta, yang kemudian memilih domisili hokum dikantor kuasanya tersebut diatas, selanjutnya desebut PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II atau PARA PENGGUGAT

Dalam kasus ini kedua Penggugat di atas melawan:

  1. KANTOR LELANG NEGARA DENPASAR, yang berkedudukan di Jalan DR. Kusuma atmaja (GKN I – Lt. I) Renon Denpasar Bali, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT I ;
  2. PT. BANK ARTHA GRAHA, Kantor Cabang Denpasar qq. PT. BANK ARTHA GRAHA, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 96 Denpasar – Bali, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT II ;
  3. TOMMY WINATA, selaku pribadi dan Wakil Komisaris Utama PT. Bank Artha Graha yang beralamat di Jalan Pasir Putih Raya No. 57 E, 41/1, Ancol Timur, Jakarta Utara, yang selanjutnya disebut: TERGUGAT III ;
  4. DEVI KRISNA PERMANAWATI, yang beralamat di Jalan Sukomanunggal Jaya I/112 Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT IV ;
  5. KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN BANDUNG cq. BADAN PERTAHANAN NASIONAL, yang berkedudukan di Jalan Pudak No. 7 Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT V ;
  6. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BANDUNG qq. KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH BALI DAN NUSA TENGGARA qq. KEPALA KEPOLISIAN RI. Yang berkedudukan di Jalan Gunung Sungyang, Bandung – Bali yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT VI ;
  7. I GUSTI ALIT SETIAWAN, SH., pekerjaan PANITERA SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI DENPASAR, dengan alamat Pengadilan Negeri Denpasar, Jalan P.B. Sudirman No. 1 Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT VII ;
  8. IDA BAGUS OKA, SH., Pekerjaan JURUSITA PENGADILAN NEGERI DENPASAR, dengan alamat Pengadilan Negeri Denpasar, Jalan P.B. Sudirman No. 1 Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT VIII ;

Untuk selanjutnya disebut: PARA TERGUGAT.

Dalam gugatannya tertanggal 17 Februari 2001 dibawah Register No. 62/Pdt.G/2001/PN.Dps. dapat diketahui pada pokok isi gugatan adalah sebagai berikut:

Bahwa PENGGUGAT I adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 126 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2555/1994/Jimbaran, Badung, Bali dan Sertifikat Hak Milik No. 2556/1994/Jimbaran, Bandung Bali (Bukti P-1 dan Bukti P-2).

Bahwa PENGGUGAT II adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia merupakan pemilik sah atas bangunan yang terletak di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 126, Jimbaran, Badung, Bali, atau yang lebih dikenal dengan nama PLANET BALI, yang mana telah diberi izin oleh pemerintah daerah setempat untuk mengelola dan mengoperasikan PLANET BALI tersebut yang dipimpin oleh Hartono Setyawan selaku Direktur Utamanya yang juga adalah suami yang sah dari PENGGUGAT I.

Bahwa PENGGUGAT I dan TERGUGAT II telah menandatangani akta No. 28, No. 29 tanggal 5 November 1996 tentang Akta Pengakuan Hutang dan Akta No. 30 tanggal 5 November 1996 tentang Akta Penjaminan (boorgstelling) yang dibuat dihadapan Imam Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan pengajuan kredit yang dilakukan oleh PENGGUGAT I kepada TERGUGAT II untuk menyelesaikan proyek PLANET BALI.

TERGUGAT I selaku Lembaga Negara yang melakukan pelelangan atas tanah dan bangunan milik PARA PENGGUGAT dengan mengeluarkan Akta Risalah Lelang I No. 276./1999-2000 tanggal 8 Maret 1999 dan Akta Risalah Lelang II No. 278/1999-2000 tanggal 15 Desember 1999, yang diduga telah dilakukan dengan cara melawan hukum sehingga digugat oleh PARA PENGGUGAT melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan register perkara No. 01/G. TUN/2000 PTUN. DPS. dengan alasan telah melakukan lelang yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

TERGUGAT II adalah pihak yang sebelumnya telah mengajukan permohonan lelang kepada TERGUGAT I atas tanah dan bangunan milik PENGGUGAT I yang terletak di Jalan W.R Supratman No. 85, Surabaya.

TERGUGAT III merupakan Wakil Komisaris Utama dari PT. Bank Artha Graha (TERGUGAT II), yang dengan tidak sengaja bertemu dengan Direktur Utama PENGGUGAT II, yang bersedia membiayai kelanjutan pembangunan usaha PLANET BALI, namun patut diduga merupakan salah satu pihak yang memegang peranan penting dalam hal penutupan usaha PLANET BALI milik para Penggugat dan lalu kemudian melalui TERGUGAT II berusaha memiliki dengan cara melawan hukum seluruh asset-asset milik para penggugat yang dijadikan agunan dalam pengajuan kredit kepada TERGUGAT II.

TERGUGAT IV adalah pemenang lelang dari lelang atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 126, Jimbaran, Badung, Bali berdasarkan Akta Risalah Lelang II No. 278/1999-2000 tanggal 15 Desember 1999. TERGUGAT IV telah mengajukan permohonan eksekusi pengosongan atas tanah dan bangunan milik para penggugat yang terletak di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 126, Jimbaran, Badung, Bali, kepada Pengadilan Negeri Denpasar.

TERGUGAT VI adalah pihak yang berwenang atau bertanggung jawab atas keamanan dan kelancaran pelaksanaan Eksekusi Pengosongan yang dilakukan pada tanggal 6 September 2000 terhadap tanah dan bangunan milik para penggugat yang terletak di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 126, Jimbaran, Badung, Bali, tersebut.

TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII adalah pihak yang telah melaksanakan Eksekusi Pengosongan yang tidak sah dan melawan hukum atas tanah dan bangunan milik para penggugat yang terletak di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 126, Jimbaran, Badung, Bali, pada tanggal 6 September 2000 karena Eksekusi Pengosongan atas tanah dan bangunan tersebut telah didasari Risalah Lelang II No. 278/1999-2000, tanggal 15 Desember 1999, yang mana sampai saat gugatan ini dibuat, keabsahan Risalah Lelang tersebut masih belum didasarkan atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

TERGUGAT V adalah pihak yang telah melakukan pencatatan balik nama atas Sertifikat Hak Milik No. 2555/1994/Jimbaran, Badung, Bali dan Sertifikat Hak Milik No. 2556/1994/Jimbaran, Badung, Bali, yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan Jalan By Pass Ngurah Rai No. 126, Jimbaran, Badung, Bali atau lebih dikenal dengan PLANET BALI dari sebelumnya kedua Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama Oei Lisa Mariana (PENGGUGAT I) menjadi atas nama Devi Krisna Permanawati (TERGUGAT IV). Adapun permohonan balik nama tersebut diajukan oleh TERGUGAT IV kepada TERGUGAT V dengan mendasarkan kepada Risalah Lelang II No. 278/1999-2000 tanggal 15 Desember 1999 yang mana sampai saat ini keabsahannya masih dalam pemeriksaan tingkat kasasi sehingga belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde).

Bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kredit sehubungan dengan Akta Pengakuan Hutang No. 28 dan No. 29 tersebut, PENGGUGAT I dan Direktur Utama dari PENGGUGAT II yaitu Hartono Setyawan telah mengagunkan beberapa tanah berikut bangunan diatasnya yang salah satunya terletak di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 126, Jimbaran, Badung, Bali kepada PT. Bank Artha Graha (TERGUGAT II) sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No. 28 dan No. 29 perihal Akta Pengakuan Hutang masing-masing tertanggal 5 November 1996, yang kesemuanya dibuat dihadapan Imam Santoso, S.H., Notaris di Jakarta.

Isi dari Akta Pengakuan Hutang yang tertuang dalam Akta Notaris No. 28 dan No. 29 masing-masing tertanggal 5 November 1996, yang kesemuanya dibuat oleh Imam Santoso, SH., Notaris di Jakarta sangatlah memberatkan posisi PARA PENGGUGAT, karena adanya unsur penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheden) yang dilakukan oleh TERGUGAT II selaku pihak Bank dengan memanfaatkan kondisi PENGGUGAT I yang pada saat itu lemah dari segi ekonomi dan segi psikologis karena sangat membutuhkan dana pinjaman untuk menyelesaikan proyek PLANET BALI.

Bahwa kemudian TERGUGAT II telah mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak jauh sebelum tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 6 November 2001 dengan menyatakan PARA PENGGUGAT telah wanprestasi disebabkan izin-izin dari Proyek PLANET BALI milik PARA PENGGUGAT telah dicabut oleh Pemerintah Daerah setempat (Bupati KDH Tk II Badung) pada bulan Desember 1997, padahal pencabutan (pembatalan) ijin tersebut adalah di luar kekuasaan PARA PENGGUGAT (force majeur). Berdasarkan hal ini PARA PENGGUGAT telah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Bupati KDH Tk II, Kabupaten Badung, Bali, sebagaimana terdaftar dalam register perkara No. 10/G/1998/PTUN. Dps. Di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Terhadap gugatan Tata Usaha Negara tersebut sampai pada saat gugatan ini dibuat masih dalam tahap pemeriksaan di tingkat Kasasi.

Dengan terjadinya pencabutan izin pengoperasian PLANET BALI oleh Pemerintah Daerah setempat pada bulan Desember 1997 telah menyebabkan PARA PENGGUGAT mengalami kesulitan likuiditas untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya kepada TERGUGAT II. Apalagi pada saat itu sedang terjadi krisis keuangan di Indonesia sedangkan PARA PENGGUGAT sangat mengandalkan pendapatnya dari hasil usaha pengoperasian PLANET BALI. Selain itu TERGUGAT II tidak pernah memberikan kesempatan kepada PARA PENGGUGAT untuk dapat menyelesaikan hutangnya sebagaimana cara-cara yang telah ditempuh oleh lembaga perbankan pada umumnya dalam hal menangani permasalahan kredit macet dari debitur yakni melakukan restructuring (penataan kembali kredit), rescheluding (penjadwalan kembali) atau reconditioning (pensyaratan kembali) sesuai ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.: 26/4/B.TTT tanggal 29 Mei 1993.

Untuk melakukan penyelesaian permasalahan pembayaran angsuran kredit tersebut kemudian PENGGUGAT I dengan itikad baik pada tanggal 6 Januari 1998 telah menyampaikan usulan penyelesaian kredit kepada Ibu Cecilia Limas selaku Komosaris Utama TERGUGAT II pada waktu itu dan Bapak Darmo Prawoto. K selaku Direktur TERGUGAT II pada waktu itu. Namun usulan dari PENGGUGAT I tersebut ditolak oleh TERGUGAT II yang mana penolakan tersebut kemudian disertai dengan adanya permintaan secara sewenang-wenang dari TERGUGAT II untuk menandatangani suatu surat pernyataan penyerahan PLANET BALI kepada TERGUGAT II juga atas perintah TERGUGAT III yang merupakan Wakil Komisaris Utama TERGUGAT II dengan alasan bahwa PARA PENGGUGAT tidak dapat menyelesaikan pembayaran hutangnya dan proyek PLANET BALI tersebut telah dicabut izinnya oleh Pemerintah Daerah Badung, Bali. Permintaan dari TERGUGAT II ini kemudian ditolak dengan tegas oleh PARA PENGGUGAT dengan alasan bahwa nilai itu ditaksir jauh melebihi nilai hutang PENGGUGAT I kepada TERGUGAT II.

Disebabkan adanya penolakan dari para penggugat tersebut di atas, kemudian TERGUGAT II telah membawa beberapa oknum aparat keamanan dan sejumlah orang yang diperintahkan oleh TERGUGAT III yang disebutnya sebagai “Satuan Pengamanan PLANET BALI”. Oknum-oknum aparat keamanan tersebut secara bersama-sama telah melakukan upaya pemaksaan untuk menguasai secara fisik tanah dan bangunan PLANET BALI yang terletak di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 126 Jimbaran, Badung, Bali. Penguasaan ini kemudian disusul pula dengan pengusiran 300 orang karyawan PLANET BALI, kecuali sejumlah kecil Satuan Pengamanan (Satpam) PLANET BALI yang diperintah untuk tetap tinggal di gedung tersebut. Penguasaan secara fisik ini juga kemudian disertai dengan dilakukannya penghancuran terhadap sejumlah patung, lukisan, hiasan-hiasan serta bagian bangunan PLANET BALI oleh orang-orang yang mengaku sebagai suruhan dari TERGUGAT II sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit jumlahnya terhadap PARA PENGGUGAT.

Karena PARA PENGGUGAT menolak untuk menyerahkan tanah dan bangunan PLANET BALI kemudian Direktur Utama PENGGUGAT II dengan ditemani ditemani oleh 2 (dua) orang supplier pembangunan PLANET BALI dengan itikad baik untuk penyelesaian masalah kredit tersebut telah datang ke Hotel Kartika Plaza Beach, Bali untuk bertemu dengan TERGUGAT III. Pada pertemuan tersebut TERGUGAT III kembali meminta PENGGUGAT I dan Direktur Utama PENGGUGAT II untuk menyerahkan PLANET BALI yang sudah dicabut izinnya oleh Pemerintah Daerah setempat dan berdasarkan Akta Pengakuan Hutang maka keadaan tersebut dapat menjadi alasan dihentikannya perjanjian hutang. Pada pertemuan tersebut juga TERGUGAT III menegaskan kembali bahwa ia mempersiapkan orang-orang untuk menguasai dan mengambil alih langsung bangunan PLANET BALI. Permintaan TERGUGAT III ini kemudian ditolak kembali oleh Direktur Utama PENGGUGAT II karena “bangunan” PLANET BALI yang megah dan telah menghabiskan biaya tersebut tidak termasuk sebagai jaminan hutang PENGGUGAT I kepada TERGUGAT II dan apalagi nilai bangunan tersebut ditaksir jauh melebihi nilai hutang PENGGUGAT I kepada TERGUGAT II.

Bahwa selain hal tersebut di atas, TERGUGAT II tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diatur di dalam Akta Pengakuan Hutang No. 29 dan No. 30 tahun 1996 tersebut yakni memberikan kepastian neraca perincian hutang PENGGUGAT I kepada TERGUGAT I. Hal ini telah melanggar ketentuan Undang-undang Hak Tanggungan yaitu mengenai kepastian jumlah hutang juga melanggar kepatutan dan ketertiban umum yang berlaku.

Bahwa dengan alasan PARA PENGGUGAT telah wanprestasi, disebabkan izin usaha PLANET BALI telah dicabut (dibatalkan) sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya TERGUGAT II mengajukan permohonan eksekusi riil yang mana permohonan TERGUGAT II tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan register perkara No. 24/Pdt. Ht/1998/PN.Dps.

Atas permohonan eksekusi dari TERGUGAT II tersebut di atas, dan sebelum lelang atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 126 Jimbaran, Badung, Bali dilakukan, kemudian PENGGUGAT I dan Direktur Utama PENGGUGAT II telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap TERGUGAT II sebagaimana tercatat di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan register perkara No. 27/Pdt. Plw/1999/PN.Dps.

Bahwa kemudian TERGUGAT II mengajukan lagi permohonan Sita Eksekusi dan untuk selanjutnya dilakukan lelang dimuka umum atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan By Pas Ngurah Rai No. 126 Jimbaran, Badung, Bali atau setempat dikenal dengan PLANET BALI yang mana permohonan TERGUGAT II tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan dikeluarkannya Penetapan No. 24/Pdt.HT/1998/PN.Dps. tanggal 9 Januari 1999. Oleh sebab itu PENGGUGAT II mengajukan perlawanan atas Penetapan No. 24/Pdt.HT/1998/PN.Dps. sebagaimana terdaftar dalam register perkara No. 61/Pdt.Plw/1999/PN. Dps. atas dasar bahwa bangunan yang menjadi obyek Penetapan Pelaksanaan Eksekusi No. 24/Pdt.HT/1998/PN. Dps. tanggal 9 Januari 1999 tersebut bukanlah milik dari PENGGUGAT I melainkan merupakan asset dari PT. Puri Tresnaning Sikian Abadi (PENGGUGAT).

Bahwa untuk pelaksanaan lelang dimuka umum, kemudian ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui surat No.: W.16.DDP.HT.04-10-1 tertanggal 2 Januari 1999 telah meminta TERGUGAT I untuk dapat melaksanakan lelang eksekusi atas Sertifikat Hak Milik No. 2555/Desa Jimbaran atas nama Ny. Oei Lisa Mariana (PENGGUGAT I) yang terletak di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 126, Jimbaran Bali.

Dari kasus posisi di atas dapat diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit di Bank Artha Graha Bali dilakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan cara tetap mengeksekusi grosse akta pengakuan hutang yang memperkuat perjanjian kredit yang dilakukan antara debitur dan kreditur. Meskipun eksekusi tersebut mengalami perlawanan namun eksekusi itu tetap dilaksanakan, karena dari fakta yang terjadi tampak bahwa debitur dalam hal ini memang telah melakukan wanprestasi berupa terlambat berprestasi, yaitu bahwa debitur tidak memenuhi prestasi berupa membayar angsuran kredit tepat pada waktunya sehingga menyebabkan kerugian bagi kreditur.

putusan-pengadilan

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.